berita

Masih banyak warga Surabaya yang baru menyadari pentingnya memperbarui data kependudukan ketika mengalami kendala saat mengakses layanan publik. Salah satu yang sering terjadi adalah saat pendaftaran sekolah (SPMB), ketika data pada Kartu Keluarga (KK) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) ternyata tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Bahkan, ada warga yang mendapati NIK anaknya tidak dapat digunakan […]

Pemerintah Kota Surabaya menerapkan kebijakan penonaktifan sementara akses layanan publik bagi mantan suami yang tidak memenuhi kewajiban pemberian nafkah anak pasca perceraian sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Perlu dipahami, yang dinonaktifkan bukan NIK-nya, melainkan akses terhadap layanan publik yang terintegrasi dalam sistem Pemerintah Kota Surabaya. Kebijakan ini bertujuan mendorong kepatuhan terhadap putusan […]

Pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan Pengadilan Agama Surabaya sejak 2022 namun pelayanan dilaksanakan 2023 untuk memastikan perlindungan perempuan dan anak setelah perceraian. Kebijakan ini menekankan bahwa proses perceraian tidak berhenti pada putusan pengadilan, tetapi dilanjutkan dengan pengawasan pemenuhan hak perempuan dan anak. Saat ini, tercatat 8.178 kasus tunggakan nafkah anak dan mantan istri. Untuk […]