Kabar baik untuk warga Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya memberikan penghapusan sementara (pemutihan) sanksi administratif berupa denda keterlambatan pelaporan kelahiran. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Juli hingga 31 Desember 2026 berdasarkan Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 100.3.3.3/128/436.1.2/2026 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Denda Keterlambatan Pelaporan Kelahiran kepada Masyarakat Kota Surabaya. Namun perlu diketahui, pemutihan ini hanya berlaku […]
Monthly Archives: June 2026
Masih banyak warga Surabaya yang baru menyadari pentingnya memperbarui data kependudukan ketika mengalami kendala saat mengakses layanan publik. Salah satu yang sering terjadi adalah saat pendaftaran sekolah (SPMB), ketika data pada Kartu Keluarga (KK) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) ternyata tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Bahkan, ada warga yang mendapati NIK anaknya tidak dapat digunakan […]
Pemerintah Kota Surabaya menerapkan kebijakan penonaktifan sementara akses layanan publik bagi mantan suami yang tidak memenuhi kewajiban pemberian nafkah anak pasca perceraian sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Perlu dipahami, yang dinonaktifkan bukan NIK-nya, melainkan akses terhadap layanan publik yang terintegrasi dalam sistem Pemerintah Kota Surabaya. Kebijakan ini bertujuan mendorong kepatuhan terhadap putusan […]