Rutan Kelas 1 Surabaya Gelar Pengecekan Biometrik e-KTP untuk Warga Binaan

Surabaya, 20 Agustus 2024 – Rutan Kelas 1 Surabaya mengadakan pengecekan biometrik  untuk warga binaan dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan hak pilih menjelang pemilihan kepala daerah. Kegiatan ini merupakan yang ketiga kalinya, berkat kerja sama yang baik antara Rutan Kelas 1 Surabaya dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.

Ibnu Fajar, Kepala Subsi adper Rutan Kelas 1 Surabaya, menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif “jemput bola” dari dinas terkait. “Kami sangat berterima kasih kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya yang telah memfasilitasi perekaman e-KTP ini. Ini adalah kali ketiga kami melakukannya, dan kami sangat menghargai dukungan mereka,” ujar Ibnu Fajar.

Menurut Ibnu, perekaman e-KTP ini memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, untuk meningkatkan tertib administrasi di Rutan. Banyak warga binaan yang masuk ke Rutan tidak memiliki e-KTP, nomor NIK, atau nomor KK. Kedua, menjelang pemilihan kepala daerah, penting bagi warga binaan untuk tetap memiliki hak pilih. Dengan adanya e-KTP, hak pilih mereka tidak akan hilang.

“Ketiga, kami juga ingin memastikan bahwa semua administrasi terkait sudah tersinkronisasi dengan nomor NIK, terutama setelah Rutan Kelas 1 Surabaya mendapatkan Paripurna terkait izin klinik. Ini akan memudahkan proses administrasi dan pembinaan di lapangan,” tambahnya.

Ibnu Fajar berharap bahwa dengan adanya perekaman e-KTP ini, warga binaan akan lebih mudah untuk terdaftar di berbagai lembaga pemerintah, termasuk Balai Latihan Kerja (BLK). Ia juga menegaskan pentingnya perekaman ini dilakukan secara simultan, mengingat banyaknya tahanan baru yang masuk ke Rutan Kelas 1 Surabaya.

“Kami berharap kerjasama yang baik ini dapat terus berlanjut dan perekaman e-KTP dapat dilakukan dengan lancar untuk setiap warga binaan, terutama mengingat adanya pergantian WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) yang sering terjadi. Dengan perekaman yang rutin, kami dapat memastikan bahwa semua warga binaan terdaftar dengan benar dalam data kependudukan,” pungkas Ibnu Fajar.