Surabaya Terima Penghargaan SPBE Terbaik se-Indonesia dari Presiden Jokowi

Jakarta – Pemkot Surabaya menerima penghargaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terbaik se-Indonesia yang diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Senin, 27 Mei 2024. Penghargaan ini diberikan dalam rangkaian acara peluncuran GovTech Indonesia dan SPBE Summit 2024, dikutip dari Liputan Indonesia.

Momen bersejarah ini turut disaksikan oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, sejumlah menteri, Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI, kepala lembaga pemerintahan, dan sejumlah duta besar. Pemkot Surabaya berhasil meraih indeks tertinggi berdasarkan penilaian SPBE yang mencakup 47 indikator, termasuk perencanaan, layanan internal, layanan eksternal, hingga audit teknologi.

Penilaian ini dilakukan dengan melibatkan 30 perguruan tinggi untuk menjamin prinsip independen dan objektif, yang kemudian difinalisasi oleh Tim Koordinasi SPBE Nasional. Tim ini terdiri dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya atas penghargaan ini. “Apresiasi dari pemerintah pusat ini merupakan pelecut semangat bagi Pemkot Surabaya untuk terus menyempurnakan dan mengintegrasikan seluruh layanan digital yang ada. Layanan digital akan terus ditingkatkan interoperabilitasnya untuk memudahkan warga, sekaligus bagian dari ikhtiar Surabaya membentuk ekosistem kota dunia yang di dalamnya tentu mensyaratkan soal kemajuan layanan digital,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menekankan pentingnya mempermudah pelayanan publik dengan menggunakan instrumen digital. Menanggapi hal ini, Eri Cahyadi menyatakan bahwa Pemkot Surabaya akan terus memacu kualitas pelayanan publik berbasis digital agar warga semakin mudah, murah, dan cepat mendapatkan layanan. “Kepala dinas, camat, dan lurah kalau tidak memberi perhatian pada layanan digital yang terpadu pasti kami evaluasi,” tegas Eri, yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

Berita ini dikutip dari Liputan Indonesia.