“Wahhh, lontong balap yang makanan khas Surabaya itu ya?”
“Bukan, kalau itu sih lain hal”
“Gini lho ceritanya…”
Jadi, Pemerintah Kota Surabaya melalui Disdukcapil itu membuat suatu program layanan bagi warganya yang berhubungan dengan Pengadilan Negeri. Selama ini, pelayanan administrasi kependudukan yang membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri, mengharuskan warga untuk mendatangi Pengadilan Negeri secara langsung.
Nah, dari kondisi itulah akhirnya Pemkot Surabaya berusaha untuk menjembatani agar warga tidak terlalu susah untuk mengajukan penetapan pengadilan. Caranya dengan menjalin kerjasama dengan pihak pengadilan negeri.
Akhirnya lahirlah program Lontong Balap ini. Lontong Balap sendiri merupakan akronim dari : Layanan Online dan Terpadu One Gate System bersama Disdukcapil Kota Surabaya dan Pengadilan Negeri Surabaya.
Jadi dengan program lontong balap ini, kebutuhan warga untuk permohonan dokumen adminduk yang membutuhkan penetapan pengadilan negeri (sebanyak 14 jenis layanan seperti ganti nama, akta kematian bagi warga yang tidak punya dokumen kependudukan dll) cukup diajukan di kantor kelurahan saja, selanjutnya dokumen permohonan akan terkirim ke PN dan ke Disdukcapil dalam bentuk digital dan setelah diverifikasi dan dinyatakan lengkap sesuai persyaratan maka diagendakan sidang oleh PN di luar Gedung PN yaitu di Siola atau pendopo kecamatan / pendopo kelurahan. Dulunya warga harus mengajukan sendiri sendiri ke PN dan Dispendukcapil tapi sekarang dengan sistem one gate system lewat kelurahan menjadi lebih ringkas dan cepat.
Sejak pertama diluncurkan tahun lalu (2021) oleh Walikota, sudah 9 kali dilakukan sidang oleh PN di tahun 2021 dan 18 kali sidang oleh PN di tahun 2022 dengan total peserta sidang yang dilayani sebanyak 446 perkara terkait kependudukan.
Nahh, kemarin (Rabu, 07/11/2022) Lontong Balap ini memperoleh Penghargaan “Top 30 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik) Pemprov Jatim 2022” sebagai apresiasi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Gubernur Jatim Khofifah dalam sambutannya mengatakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik merupakan salah satu upaya mencari best practice dari berbagai kabupaten/Kota.
Akhir tahun ini sedang di rancang pengembangan program lontong balap dengan berbagai tambahan inovasi yang akan makin membuat nyaman warga yang membutuhkan layanan adminduk agar dapat diterapkan di tahun depan (2023). (arw)
