Kunjungan Wamendagri RI ke SMPN 3 Surabaya, Tinjau Pemanfaatan KIA

Surabaya, 20 Desember 2024 – SMPN 3 Surabaya kedatangan Bapak Wamendagri RI untuk meninjau pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai alat bantu bayar dengan penggunaan teknologi digital “KATEPAY”. 

KatePay merupakan inovasi pelayanan yang memanfaatkan KIA sebagai alat pembayaran bagi siswa di sekolah. Anak-anak dapat membeli makanan dan minuman dengan menunjukkan KIA ke petugas Kantin sekolah. Setelah itu, petugas kantin membuka aplikasi di Handphone untuk verifikasi data dan saldo sebagai alat transaksi. Anak yang akan bertransaksi telah memiliki saldo dalam aplikasi yang di top up oleh orang tuanya.

Wamendagri RI, Bima Arya Sugiarto, mendatangi kantin untuk melihat langsung bagaimana proses jual beli dengan menggunakan alat pembayaran “KATEPAY”. Beliau begitu tertarik dengan inovasi yang dimiliki oleh Disdukcapil Kota Surabaya. 

“Ini contoh pelayanan dukcapil yang paling maju di Indonesia terintegrasi secara online,” Puji Bima Arya Sugiarto

Bima Arya Sugiarto menyampaikan tanggapannya terhadap penggunaan KatePay sebagai alat pembayaran bagi siswa di sekolah. “sangat menarik ya anak-anak bisa menggunakan kartu identitas anak untuk belanja termasuk juga untuk makan.”

Beliau juga menambahkan “Artinya ini bagian dari literasi digital yang penting. Kalau kita e-government, maka literasi itu harus dilakukan oleh semua dan ini dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya berkolaborasi dengan dinas pendidikan dan dukcapil. Ini contoh yang sangat baik” 

Bima Arya Sugiarto menjelaskan langkah kedepannya yang bisa diterapkan pada pelayanan publik di seluruh Indonesia. “nanti kita bisa duplikasi di scale up ditarik nasional praktek-praktek baik di Surabaya. Ini bisa diangkat ke tingkat nasional dan kemungkinan bisa didorong untuk diterapkan secara langsung,”  Jelas Bima Arya Sugiarto

Dalam meninjau pemanfaatan KIA, inovasi ini diharapkan dapat menjadi tonggak kemajuan pelayanan publik yang terintegrasi dengan teknologi digital. Program KatePay juga akan semakin membuktikan bahwa satu kartu identitas penduduk dapat dimanfaatkan ke dalam berbagai aspek layanan publik. (zss)